garisbawah.com, JAKARTA — Sejumlah capaian strategis Polri dalam mendukung agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pembahasan dalam diskusi publik yang digelar Forum Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia di AMECCA Eatery, Jakarta Timur, Selasa (25/8/2026).
Diskusi bertajuk “Polri Presisi & Polri untuk Masyarakat: Catatan Capaian Strategis Polri di Bawah Kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Mendukung Asta Cita bagi NKRI” tersebut digelar bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan Hari Juang Polri 2026.
Forum menghadirkan Ketua PB HMI Periode 2024–2026 Andi Kurniawan, SH., MH., Analis Kebijakan Publik dan Sosial-Politik Nasional Nasky Putra Tandjung, serta Ketua DPP GMNI Periode 2025–2028 Surya Dermawan.
Dalam diskusi, para peserta memberikan apresiasi terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, khususnya dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan masyarakat dan penegakan hukum.
Forum menilai kontribusi Polri terhadap Asta Cita perlu ditempatkan secara proporsional. Asta Cita merupakan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara Polri berkontribusi sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab institusionalnya.
Menurut forum, peran Polri dalam mendukung agenda tersebut dapat dilihat melalui tiga aspek utama, yakni menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi pembangunan, menegakkan hukum sekaligus melindungi hak masyarakat, serta mendukung agenda sosial-ekonomi strategis.
“Dengan demikian, Polri Presisi tidak berhenti sebagai slogan, tetapi menjadi standar kinerja institusi,” tegas forum.
Meski memberikan apresiasi, forum menekankan dukungan terhadap Polri tidak boleh menutup ruang kritik dan evaluasi. Polri didorong terus memperkuat profesionalisme dan integritas anggota, meningkatkan transparansi penanganan perkara, memperkuat perlindungan HAM serta memperluas penerapan restorative justice dengan standar yang jelas.
Polri juga didorong meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital, memperkuat perlindungan perempuan, anak dan kelompok rentan, termasuk pekerja dan pekerja migran.
Selain itu, forum mendorong penguatan pencegahan kejahatan serta perluasan dialog antara Polri dengan mahasiswa, buruh, akademisi, organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil.
Forum menilai evaluasi yang objektif dan konstruktif diperlukan agar transformasi Polri Presisi terus berjalan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. (red)