GARISBAWAH.COM, MEDAN — Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan investigasi menyeluruh terhadap kebakaran yang terjadi di lingkungan PT Evyap Sabun Indonesia. Pengusutan dinilai penting untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus menelusuri aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja.
Ketua Komunikasi, Informasi, dan Telekomunikasi PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, Ikwal Pasaribu, mengatakan penanganan insiden tidak cukup hanya dengan memadamkan api dan mendata korban. Pemeriksaan juga perlu mencakup aspek perizinan, operasional perusahaan, penerapan K3, hingga kesiapan prosedur tanggap darurat.
“Berdasarkan informasi awal yang kami terima, terdapat tiga orang korban dan empat orang karyawan yang hingga kini dilaporkan hilang kontak. Kondisi ini harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat terkait,” ujar Ikwal dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).
Ia meminta keberadaan seluruh pekerja yang berada di lokasi saat kejadian segera dipastikan melalui proses pencarian, identifikasi, dan pendataan resmi.
Selain persoalan korban, Pemuda Muhammadiyah Sumut menyoroti informasi mengenai fasilitas dengan ketinggian sekitar 50 meter serta titik ledakan yang disebut berada di bagian tengah fasilitas. Menurut Ikwal, informasi tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan forensik.
“Harus dipastikan apakah seluruh prosedur keselamatan kerja, izin operasional, inspeksi, serta standar K3 telah dipenuhi. Jika benar terjadi ledakan, sumber ledakan, material yang terlibat, sistem pengamanan, dan kemungkinan adanya kelalaian juga harus diperiksa,” katanya.
Ikwal juga meminta posisi dan tanggung jawab operator saat kejadian ditelusuri. Jika fasilitas tersebut dioperasikan oleh tenaga khusus, kompetensi operator, prosedur kerja, sistem pengawasan, serta aktivitas sebelum kejadian dinilai perlu diperiksa secara objektif.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar pekerja di lapangan. Tanggung jawab manajemen perusahaan, termasuk kesiapan dan pelaksanaan prosedur keadaan darurat, juga harus menjadi bagian dari investigasi.
Pemuda Muhammadiyah Sumut mendorong pemerintah melakukan audit terhadap aspek administrasi, perizinan, operasional, dan penerapan K3. Aparat penegak hukum juga diminta memastikan apakah terdapat kelalaian atau pelanggaran yang berkaitan dengan insiden tersebut.
Pemerintah juga diminta memastikan seluruh korban dan pekerja memperoleh haknya, termasuk bantuan, santunan, layanan kesehatan, serta hak ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan pelanggaran serius terhadap perizinan, keselamatan kerja, atau ketentuan hukum, pemerintah harus memberikan sanksi tegas, termasuk evaluasi dan, apabila memenuhi dasar hukum, pencabutan izin PT Evyap,” tegas Ikwal.
Selain itu, Pemuda Muhammadiyah Sumut meminta Komisi XIII DPR RI turut mengawasi penanganan kasus tersebut, khususnya jika ditemukan persoalan terkait hak pekerja, perlindungan hukum, keselamatan kerja, dan tanggung jawab perusahaan.
“Kami meminta seluruh proses penyelidikan dilakukan secara transparan, profesional, dan tidak boleh ada pihak yang dilindungi apabila terbukti melakukan pelanggaran,” pungkasnya. (red)