GARISBAWAH.COM, MEDAN — Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Al Washliyah (ISARAH) Sumatera Utara meminta Gubernur Sumut Bobby Nasution turun tangan menyikapi tingginya harga semen yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Ketua PW ISARAH Sumut, Abdul Thaib Siahaan, mengatakan harga semen yang disebut telah mencapai sekitar Rp75 ribu per sak untuk kualitas terendah perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama di tengah daya beli masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi.
“Kami meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk intervensi harga semen. Jangan sampai masyarakat yang ingin membangun justru semakin terbebani karena harga bahan bangunan yang tidak terkendali,” kata Abdul Thaib, Sabtu (5/9/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya melihat angka inflasi secara makro, tetapi juga harus mencermati harga kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat. Semen merupakan salah satu kebutuhan penting, khususnya bagi warga yang sedang membangun atau memperbaiki rumah.
ISARAH Sumut juga meminta pemerintah menelusuri rantai distribusi semen dari produsen hingga panglong atau toko bahan bangunan. Abdul Thaib menduga persoalan distribusi turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan harga di tingkat konsumen menjadi tinggi.
“Kami menduga ada permainan dalam distribusi semen ke panglong-panglong. Kalau memang tidak ada permainan, pemerintah harus berani membuka dan mengawasi mata rantai distribusinya. Dari pabrik berapa, distributor berapa, sampai ke masyarakat berapa. Semuanya harus transparan,” ujarnya.
Ia meminta Pemprov Sumut berkoordinasi dengan pemerintah pusat, produsen, distributor, dan pelaku usaha untuk mencari solusi agar harga semen kembali berada dalam batas kewajaran. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan tingginya harga bahan bangunan tidak semakin memperberat masyarakat maupun menghambat pembangunan.
Selain itu, ISARAH Sumut meminta perusahaan negara atau BUMN yang menaungi industri dan pengadaan semen ikut mengevaluasi sistem distribusi produknya. Abdul Thaib menilai produk yang diproduksi untuk mendukung pembangunan nasional seharusnya dapat diterima masyarakat dengan harga yang wajar.
“Pak Gubernur harus hadir. Jangan biarkan masyarakat menghadapi sendiri mahalnya harga semen. Kalau pemerintah bisa melakukan intervensi terhadap komoditas tertentu, persoalan semen juga harus mendapat perhatian serius karena menyangkut pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
“Masyarakat tidak meminta harga yang tidak masuk akal. Mereka hanya meminta harga yang wajar dan terjangkau. Di situlah pemerintah harus hadir,” pungkasnya. (Red)