GARISBAWAH.COM, Jakarta – Cendekiawan dan pengamat politik Rocky Gerung menilai keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun banyaknya program pemerintah. Menurutnya, kebijakan harus mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Rocky dalam Discourse Forum Reform Syndicate bertajuk “Menegakkan Ekonomi Konstitusi: Agenda Strategis Mewujudkan Kemerdekaan Ekonomi Rakyat Indonesia” di Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (26/8/2026).
“Perlu diuji apakah dengan kebijakan ini bisa meningkatkan produktivitas nasional, bisa meningkatkan kesejahteraan. Apakah dengan kebijakan ini kantong masyarakat desa ini meningkat, kantong daerah meningkat,” kata Rocky.
Ia juga menekankan pentingnya institusi yang kuat agar kebijakan ekonomi dapat berjalan efektif.
“Tujuan dan konsep baru ini hanya akan bisa berjalan dengan institusi yang baik,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Reform Syndicate Muh. Jusrianto mengatakan program pemerintah seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan kampung nelayan, dan hilirisasi sumber daya alam perlu diuji berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Menurut Jusrianto, intervensi pemerintah harus diikuti pembangunan ekosistem ekonomi yang mampu menjadi pengungkit bagi masyarakat.
“Dengan adanya intensi dan intervensi ini, ekosistem harus terbangun dengan baik, sehingga ini menjadi leverage dan pemicu bagi masyarakat di kalangan bawah. Goal point-nya sama untuk kemakmuran dan sesuai dengan amanat undang-undang,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Riset Reform Syndicate Moh. Jawahir menilai penguatan koperasi harus berlandaskan prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, koperasi tidak cukup hanya dibentuk sebagai kelembagaan, tetapi harus terintegrasi dengan petani, nelayan, UMKM, dan sektor produktif lainnya.
“80 ribu koperasi yang menjadi target pemerintah itu sebetulnya tinggal kita kuatkan lagi dengan bagaimana kita membangun desanya, sehingga koperasi itu tidak hanya menjadi siklus ekonomi biasa, tapi bisa menjadi operator bagi petani, bagi nelayan, dan terintegrasi dengan UMKM,” kata Jawahir, yang merupakan lulusan Tsinghua University.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Umum PB HMI periode 2024–2026 Bagas Kurniawan. Ia menilai intervensi pemerintah diperlukan untuk membangun ekosistem ekonomi yang belum terbentuk, namun tidak cukup dilakukan melalui pendekatan top-down.
Menurut Bagas, pembangunan koperasi harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah serta terhubung dengan berbagai sektor ekonomi masyarakat.
“Itulah yang harusnya dibangun oleh koperasi, intervensi pemerintah. Iya, tetapi tidak hanya mengintervensi atau tadi bahasa kebijakan itu top-down. Tapi bagaimana ekosistemnya terbangun,” kata Bagas, yang juga mahasiswa doktoral IPB.
Bagas juga mengingatkan agar penilaian terhadap kebijakan pemerintah tetap berbasis data dan tidak semata-mata dipengaruhi persepsi di media sosial. Menurutnya, program strategis pemerintah harus dapat dibuktikan melalui dampak nyata di lapangan.
“Kita tidak mampu memvalidasi bahwa itu benar atau tidak. Memang benar adanya, salah satu contoh misal koperasi ada yang di tengah hutan, di atas gunung, di pinggir laut, itu betul. Tetapi yang menjadi poin-poin utama dalam kajian kami adalah bagaimana janji pemerintah, program strategis yang sudah dijalankan ini tidak sekadar menjadi hamparan di atas kertas,” tegasnya.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa ekonomi konstitusi tidak cukup berhenti pada tataran gagasan. Amanat Pasal 33 UUD 1945 perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan ekosistem ekonomi yang mampu mendorong produktivitas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata. (Red)