garisbawah.com, PANYABUNGAN — Advokat asal Mandailing Natal, Irham Parlindungan Lubis, SH, MH, menyoroti kinerja Bupati Mandailing Natal yang dinilainya perlu lebih diarahkan pada penyelesaian persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.
Irham mengatakan kehadiran kepala daerah dalam berbagai kegiatan resmi merupakan bagian dari tugas pemerintahan. Namun, menurutnya, agenda seremonial perlu diimbangi dengan kebijakan dan tindakan nyata yang berdampak langsung terhadap kepentingan masyarakat.
“Bupati jangan hanya terlihat aktif ketika menghadiri acara seremonial. Masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah dalam bentuk kebijakan dan tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi,” ujar Irham dalam keterangan persnya, Kamis (27/08/2026).
Sebagai praktisi hukum sekaligus pemuda asal Mandailing Natal, Irham menilai sejumlah persoalan daerah masih membutuhkan perhatian serius pemerintah. Di antaranya terkait infrastruktur, pelayanan publik, pengembangan sektor pariwisata, serta berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut dia, pemerintah daerah perlu memperkuat pola kerja yang berorientasi pada hasil. Salah satunya dengan lebih aktif turun ke lapangan, mendengarkan keluhan masyarakat, serta memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan warga.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat pejabat hadir dalam acara, memberikan sambutan, kemudian persoalan di lapangan tetap tidak terselesaikan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil, bukan sekadar seremonial,” katanya.
Irham juga mendorong Bupati Mandailing Natal melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran organisasi perangkat daerah (OPD). Koordinasi antar-OPD, menurutnya, perlu diperkuat agar berbagai persoalan dapat ditangani secara lebih cepat, terarah, dan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas.
Ia menegaskan kritik tersebut tidak dimaksudkan sebagai serangan personal terhadap kepala daerah. Menurut Irham, kritik merupakan bagian dari kepedulian masyarakat terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Mandailing Natal.
“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka kepada kepala daerah. Ini kritik sebagai bagian dari kepedulian pemuda terhadap daerah. Kami ingin melihat Madina bergerak dengan kerja nyata, bukan hanya terlihat aktif dalam kegiatan seremonial,” pungkasnya.
Irham berharap pandangannya dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. (red)