garisbawah.com/, Medan- Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) mulai berlaku tahun ajaran ini untuk SMA/SMK dan SLB negeri di Sumut. Sebanyak 104.426 murid bakal mendapat program ini.
“Kalau jumlah siswa itu total untuk tingkat SMA/SMK dan SLB ada 104.426 siswa untuk 10 daerah kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga, Jumat (24/7/2026).
Daerah yang bersekolah gratis adalah Gunungsitoli, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan, Langkat, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Sibolga. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 49,5 miliar untuk 293 sekolah.
“Alokasi dananya sebesar Rp 49,5 miliar, jumlah sekolahnya ada 293 sekolah untuk SMA/SMK dan SLB negeri. Semangat PUBG ini untuk sebagai pengganti SPP, jadi komponen yang selama ini dibayarkan SPP Ini yang akan ditanggung oleh pemerintah provinsi atau subsidi,” ucapnya.
Alexander menjelaskan jika sekolah masih diperbolehkan mengutip sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) karena secara aturan belum dicabut oleh kementerian. Namun dia menegaskan SPP tidak boleh dipaksa maupun ditetapkan besarannya per bulan karena bersifat sumbangan.
“Apakah masih boleh sekolah menghimpun dana pendidikan setelah ada PUBG? boleh karena secara aturan memang dibolehkan dan belum dicabut oleh kementerian, cuman selama ini salah dalam pengimplementasiannya, kita bicara SPP yang namanya sumbangan besarannya tidak boleh ditentukan, tidak boleh mengikat, dan tidak boleh dipaksakan. Tapi kita minta dilaporkan ke Dinas Pendidikan, dicatat di rekening sekolah supaya peruntukannya jelas,” jelasnya.
“Wilayah yang belum berlaku PUBG tetap tidak boleh mengutip SPP ini seperti uang sekolah bulanan karena kita nggak ada uang sekolah,” imbuhnya.
Sementara uang komite tidak boleh lagi dikutip sesuai dengan surat edaran Dinas Pendidikan Sumut. Komite disebut dibentuk untuk membantu sekolah mencari pendanaan dari luar sekolah, bukan dari orang tua murid.
“Berbeda dengan komite, komite ini kan dibentuk mencari pendanaan (keluar) bukan mengambil dana dari orang tua (murid), kita udah buat surat edaran untuk tidak boleh lagi mengutip yang komite. Salah (jika ada kutipan uang komite), laporkan sama kami, kalau ada memang buktinya akan kami proses,” tuturnya. (grs)