garisbawah.com/, Medan – Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara (Sumut) Ade Jona Prasetyo turut angkat bicara terkait aksi Walkout (WO) yang dilakukan Gubernur Sumut Bobby Nasution saat mengikuti rapat paripurna di DPRD Sumut pekan lalu.
Diketahui aksi Bobby Nasution tersebut dilakukannya saat rapat dihujani interupsi oleh salah satu anggota DPRD Fraksi PDIP-Perjuangan, Syahrul Efendi Siregar.
Saat itu, interupsi dilontarkan terkait kouta forum (kourum) yang dianggap tidak memenuhi.
Padahal rapat yang digelar DPRD Sumut sudah terlebih dahulu dibuka dan berjalan sejak pagi hari dan tentunya dengan kourum yang sudah memenuhi dari jumlah total dewan yang ada.
Bobby pun memilih meninggalkan rapat tersebut dan melanjutkan aktifitasnya yang lain.
Menurut Ade Jona Prasetyo tindakan Bobby Nasution tersebut merupakan haknya sebagai Kepala Daerah dan pejabat eksekutif.
Ia mengatakan waktu seorang Gubernur tidak boleh disia-siakan terlebih untuk alasan yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan.
“Sudah jelas di situ sifatnya Gubernur sebagai eksekutif adalah undangan dari legislatif (DPRD). Gubernur sudah menyempatkan berhadir sejak pagi, rapat sudah dimulai dengan memenuhi ketentuan yang berlaku termasuk kourum,” ujarnya, Selasa (28/7/2026).
Anggota DPR RI tersebut pun menilai Pimpinan DPRD Sumut juga pasti mengawasi jalannya rapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Tidak mungkin lah Pimpinan DPRD Sumut menjalankan paripurna kalau kourumnya tidak terpenuhi. Ketika Gubernur pak Bobby sudah mengikuti rapat, kenapa harus diperdebatkan lagi masalah kourum, apalagi interupsinya disaat rapat sudah mau selesai,” ucap Ade Jona.
Ade Jona pun beranggapan tidak adanya kesalahan terkait tindakan Bobby Nasution yang keluar dari rapat, terlebih di dalam keadaan interupsi dari peserta paripurna.
“Saya rasa tidak ada salahnya, Gubernur kan juga punya kegiatan, terlebih untuk masyarakat. Kalau dirinya hanya membuang-buang waktu untuk hal yang tak perlu diperdebatkan, saya rasa tidak ada salahnya dia meninggalkan rapat,” tuturnya.
Politisi Gerindra ini pun berharap ke depan internal DPRD Sumut harus lebih dingin menyikapi hal ini. Agar rapat bisa menghasilkan keputusan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Ya itu sah saja, konsekwensinya rapatnya kan diskors. Kemudian harapan kami ke depan paripurna, pimpinan DPRD juga harus lebih teliti, tertib dan tegas, jangan sampai kita berdebat tapi tidak menghasilkan putusan apapun,” katanya. (grs)